MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Memasuki pekan ketiga pelaksanaan Padepokan Aufklärung VI, Al Hikmah Institute Makassar bekerja sama dengan Center for Eastern Indonesian Studies (CEIS) kembali menggelar diskusi publik pada Sabtu, 10 Januari 2026. Diskusi ini mengangkat tema “Arogansi Amerika dan Krisis Kemanusiaan: Di Mana Posisi Indonesia?”
Tema tersebut diangkat sebagai respons atas berbagai krisis kemanusiaan global yang dinilai melibatkan Amerika Serikat, mulai dari konflik berkepanjangan di Palestina hingga dinamika politik di Amerika Latin yang menuai kecaman internasional.
Direktur Al Hikmah Institute Makassar, Juliadi Solong, dalam sambutannya menegaskan bahwa sikap Indonesia dalam menyikapi persoalan global harus berpijak pada amanat konstitusi.
Ia mengingatkan pidato monumental Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta, berjudul “Mendayung di Antara Dua Karang”, yang menegaskan posisi Indonesia untuk tidak berpihak pada kekuatan besar dunia, baik Blok Barat maupun Blok Timur.
“Indonesia tidak berdiri di antara dua kekuatan besar demi kepentingan pragmatis, tetapi berdiri di atas prinsip,” tegas Juliadi.
Menurutnya, pembelaan terhadap korban penindasan dan perlawanan terhadap ketidakadilan merupakan panggilan konstitusional sekaligus moral bangsa.
Pengamat Timur Tengah sekaligus Direktur Indonesia Center for Middle East Studies (ICMES), Dr. Dina Y. Sulaiman, menilai Amerika Serikat memiliki peran signifikan dalam berbagai krisis kemanusiaan global, khususnya di Palestina.
Ia menyebut genosida di Gaza telah berlangsung lebih dari tiga tahun, sementara upaya penghentian konflik melalui PBB kerap menemui jalan buntu akibat veto Amerika Serikat.
Dina juga menyoroti keterlibatan ekonomi Amerika dalam konflik tersebut melalui industri persenjataan, termasuk pengadaan jet tempur F-35 oleh Israel. Selain itu, ia menilai pola serupa terlihat di Venezuela dan Iran, di mana kepentingan geopolitik dan ekonomi Amerika dinilai menjadi faktor utama intervensi.
Terkait posisi Indonesia, Dina menyebut Indonesia sebagai middle power non-blok yang memiliki legitimasi historis di negara-negara Selatan Global. Namun, ia menilai pemerintah belum sepenuhnya menunjukkan sikap tegas terhadap dominasi Barat.
“Padahal amanat konstitusi kita jelas, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika Sulawesi Selatan, Fajar Ahmad Huseini, menilai problem utama kebijakan luar negeri Indonesia terletak pada krisis identitas bangsa dan lemahnya keberpihakan terhadap nilai-nilai konstitusional.
Ia menyoroti ketergantungan ekonomi dan politik yang sejak era Orde Baru dinilai masih membelenggu kemandirian sikap Indonesia di kancah global.
baca juga : GR Sulsel Diskusi Bareng Tom Lembong, Bahas Soal Ekonomi, UMKM, dan Peta Politik
“Kita harus berani menyatakan bahwa kolonialisme, imperialisme, dan hegemoni global adalah musuh bersama, sebagaimana spirit Bung Karno saat menggagas Konferensi Asia Afrika,” tegasnya.
Akademisi Universitas Hasanuddin sekaligus Pemimpin Redaksi UNHAS TV, Dr. Supratman, menambahkan bahwa media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik global.
Menurutnya, di era disrupsi digital, viralitas kerap mengalahkan kebenaran dan dimanfaatkan sebagai alat propaganda politik internasional.
Diskusi ini menegaskan pentingnya konsistensi Indonesia dalam menjaga marwah konstitusi, sekaligus memperkuat posisi moral dan politik luar negeri di tengah eskalasi krisis kemanusiaan global. (*)