Agenda tersebut difokuskan untuk memperkuat dukungan politik, membangun kesamaan persepsi, sekaligus menuntaskan berbagai dokumen administratif yang diperlukan dalam proses pembentukan daerah otonom baru.
Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Ir. Hasbi Syamsu Ali, sebelumnya menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya merupakan agenda kolektif seluruh masyarakat Tana Luwu, sehingga seluruh elemen harus terlibat tanpa terkecuali.
BPP DOB juga memilih tetap memperkuat konsolidasi meski pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonom baru.
Baca Juga : Soroti Penahanan Relawan Kemanusiaan Asal Luwu, KKLR Desak Diplomasi Serius Pemerintah
Fokus perjuangan saat ini diarahkan pada penyempurnaan seluruh persyaratan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk penguatan dukungan pemerintah daerah, penyelesaian dokumen administratif, serta komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
BPP DOB Provinsi Luwu Raya sendiri merupakan tim kerja resmi yang dibentuk secara bersama oleh BPP KKLR dan Kedatuan Luwu untuk mengoordinasikan seluruh tahapan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya beserta Kabupaten Luwu Tengah sebagai satu paket kebijakan pemekaran.
Keberadaan badan pekerja ini menjadi wadah konsolidasi lintas elemen dalam memastikan perjuangan tetap berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)
Komentar