Ia juga menegaskan bahwa perempuan merupakan kelompok yang sangat rentan menjadi korban dalam situasi konflik bersenjata. Selain ancaman kehilangan nyawa, perempuan juga berisiko mengalami kekerasan, kehilangan akses layanan kesehatan, serta menghadapi trauma berkepanjangan.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil melalui peningkatan pengamanan kawasan permukiman, memastikan akses layanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan tetap berjalan, serta menjamin masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa takut.
“Negara harus hadir bukan hanya ketika konflik terjadi, tetapi juga memastikan setiap warga sipil dapat hidup aman, bermartabat, dan terbebas dari ancaman kekerasan. Perlindungan HAM harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan penanganan konflik di Papua,” pungkasnya. (*)
Komentar