MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen politik, termasuk partai non-parlemen, dalam mendukung program pembangunan dan penataan Kota Makassar.
Hal itu terlihat saat Munafri menerima audiensi Koalisi Partai Kerakyatan Non-Parlemen yang terdiri dari Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (26/6/2026).
Perwakilan koalisi, Izhar, menyampaikan dukungan terhadap program Pemerintah Kota Makassar, khususnya penataan kota. Mereka juga menyatakan siap membantu pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat agar memahami setiap kebijakan yang dijalankan.
Baca Juga : Lantik 153 Imam Kelurahan, Wali Kota Makassar Perkuat Insentif dan BPJS Ketenagakerjaan
“Kami siap turun ke masyarakat untuk memberikan pemahaman agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait kebijakan pemerintah, termasuk penataan PKL,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil penataan mulai terlihat dengan kawasan yang lebih tertib, akses jalan yang lebih lega, serta ruang publik yang kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik dukungan tersebut. Ia menegaskan bahwa pembangunan kota tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk partai politik dan kelompok masyarakat.
“Tidak semua hal bisa dikerjakan pemerintah sendiri. Kita butuh kerja sama agar program yang menyentuh masyarakat dapat berjalan efektif,” katanya.
Munafri juga menekankan pentingnya pendekatan komunikasi langsung dengan masyarakat dalam menyosialisasikan kebijakan, termasuk penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).
Baca Juga : Pemkot Makassar Siapkan Perwalian Resmi bagi Anak Panti Asuhan
Menurutnya, kader partai yang dekat dengan warga dapat menjadi jembatan informasi agar kebijakan pemerintah lebih mudah dipahami.
Ia menegaskan bahwa seluruh program penataan bertujuan mengembalikan fungsi ruang publik, memperlancar akses, serta menciptakan kota yang lebih tertib dan nyaman.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sejumlah lokasi relokasi bagi pelaku usaha terdampak, termasuk kawasan yang mampu menampung ratusan lapak sekaligus agar aktivitas ekonomi tetap berjalan optimal.
Munafri berharap kolaborasi dengan partai non-parlemen dapat memperkuat komunikasi publik sekaligus mendukung keberhasilan program pembangunan Kota Makassar.
“Kolaborasi ini harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan kota,” tutupnya. (*)
Komentar