Krisis Sampah Makassar Makin Mendesak, Pemkot Genjot Peran Wilayah dan Ubah Sistem Kelola

MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmen dalam membenahi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dan terintegrasi.

Upaya ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Sampah yang digelar di Auditorium Gedung PKK Kota Makassar, Jumat (17/4/2026).

FGD tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dewan Lingkungan Hidup, hingga unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan.

Dalam forum itu terungkap, capaian pengelolaan sampah Makassar saat ini masih berada di angka sekitar 2 persen, jauh dari target nasional sebesar 51,2 persen.

Baca Juga : Transformasi Besar TPA Antang, Pemkot Makassar Siapkan Era Baru Pengelolaan Sampah hingga PSEL “Makassar Raya”

Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah kota untuk segera melakukan percepatan dan pembenahan sistem.

Ketua Dewan Lingkungan Hidup, Melinda Aksa, menekankan pentingnya penguatan bank sampah sebagai salah satu solusi. Dari kebutuhan sekitar 300 unit, saat ini baru sekitar 100 bank sampah yang aktif.

Ia menegaskan, pemilahan sampah dari sumber, khususnya rumah tangga, menjadi kunci utama keberhasilan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

“Keterlibatan seluruh elemen, mulai dari RT/RW hingga pemerintah kota, sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Anggota Dewan Lingkungan Hidup, Marini Ambo Wellang, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama pada tahap hulu dan tengah.

Baca Juga : Genjot Urban Farming, Wali Kota Munafri Targetkan Sampah Makassar Terkelola 95 Persen dan Warga Mandiri Pangan

Ia menilai peran camat dan lurah sangat strategis dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan memastikan kebijakan berjalan efektif di tingkat wilayah.

“Penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus terintegrasi dari hulu hingga hilir,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Lingkungan Hidup lainnya, Irwan Ridwan, mengingatkan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Makassar yang kian mengkhawatirkan.

Jika tidak ada intervensi signifikan, daya tampung TPA diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 18 bulan ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DLH Makassar, Helmy Budiman, menegaskan perlunya transformasi sistem pengelolaan sampah dengan menghentikan praktik open dumping.