MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyoroti masih maraknya parkir liar dan ketidaktertiban juru parkir (jukir) yang dinilai memicu kemacetan hingga dugaan pungutan liar di sejumlah titik kota.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Makassar melalui Perumda Parkir Makassar Raya diminta menyiapkan solusi jangka panjang berbasis sistem parkir modern, terintegrasi, dan berbasis digital.
Hal itu disampaikan Munafri saat rapat koordinasi bersama jajaran Perumda Parkir di Balai Kota Makassar, Senin (15/6/2026).
Ia mendorong hadirnya kawasan percontohan (pilot project) berupa gedung parkir bertingkat atau building parking yang dilengkapi sistem digitalisasi, khususnya di kawasan pusat keramaian seperti Boulevard dan Pengayoman.
Baca Juga : PPP Sulsel Instruksikan Fraksi DPRD Makassar Dukung Penuh Program Wali Kota Munafri
“Kita ingin ada satu lokasi percontohan penataan parkir dengan konsep gedung parkir dan digitalisasi. Ini harus jadi solusi nyata, bukan lagi pola lama,” tegasnya.
Menurutnya, penataan parkir tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional karena sudah berdampak pada ketertiban kota, kemacetan, serta keluhan masyarakat yang terus meningkat.
Selain itu, Pemkot juga akan mengkaji pemanfaatan lahan-lahan kosong strategis di sekitar kawasan padat aktivitas, termasuk Jalan Metro Tanjung Bunga yang kerap mengalami kepadatan di sekitar Trans Studio Mall dan Phinisi Point.
Munafri menilai, penggunaan badan jalan sebagai area parkir serta keberadaan jukir liar menjadi persoalan utama yang harus segera ditangani melalui pendekatan sistematis.
“Kita perlu solusi realistis. Kalau ada lahan yang bisa dimanfaatkan melalui kerja sama atau sewa, itu bisa jadi awal pembangunan gedung parkir,” ujarnya.
Baca Juga : Bersama Menhaj RI, Wali Kota Munafri Sambut Kepulangan Jemaah Haji Kloter 17 Debarkasi Makassar
Selain infrastruktur, ia juga menekankan pentingnya transformasi layanan parkir melalui sistem pembayaran non-tunai dan pengawasan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi serta mengurangi kebocoran pendapatan daerah.
Munafri juga meminta Perumda Parkir memperkuat komunikasi publik terkait langkah-langkah penataan yang sedang dilakukan, sekaligus menjadi garda terdepan dalam pembenahan sistem perparkiran di Makassar.
Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan juru parkir di lapangan. Jukir diminta bersikap lebih humanis dan tidak melakukan praktik penarikan di lokasi yang telah ditetapkan sebagai area parkir gratis.
“Yang paling penting, jukir harus humanis. Jangan sampai di tempat yang sudah jelas gratis masih ada pungutan. Ini harus ditertibkan,” tegasnya.
Melalui langkah ini, Pemkot Makassar berharap persoalan parkir liar, kemacetan, dan praktik pungli dapat ditekan secara bertahap, sekaligus mewujudkan sistem perparkiran yang lebih tertib, modern, dan transparan di Kota Makassar. (*)
Komentar