Sementara itu, di Sulawesi Utara kini tengah dibangun kawasan ekonomi khusus Bitung dan Likupang yang dirancang untuk memudahkan investor asing masuk ke Indonesia khususnya ke pulau Sulawesi, dengan terlihatnya ambisi pemerintah untuk mengekspansi industri pertambangan nikel, dan letak geografis provinsi Sulawesi Utara sebagai gerbang Indonesia ke kawasan Pasifik, wilayah utara pulau Sulawesi ini diduga akan menjadi hilir dari seluruh aktifitas ekstraksi bijih nikel yang ada di pulau Sulawesi.
Dalam Konferensi pers yang sama, Direktur WALHI Sulawesi Utara, Theo Runtuwene menyampaikan kekhawatirannya terkait ekspansi pertambangan nikel ini.
baca juga : Nelayan Dijemput Paksa, WALHI Minta Komnas HAM-Perempuan Tinjau Pulau Kodingareng
“Sulawesi Utara akan menjadi satu-satunya provinsi yang ada di Indonesia yang seluruh perkantoran-perkantoran akan bercabang di sini, baik perkantoran nasional maupun dari negara asing. Ini sangat berbahaya jika kita tidak bersiap, kita harus membunyikan alarm terkait perubahan bentang alam yang ada di pulau Sulawesi ini,” ungkap Theo.
Dampak dari pertambangan tidak hanya merubah bentang alam dan menghilangkan kawasan hutan yang ada di pulau Sulawesi, hilangnya akses masyarakat terhadap kawasan hutan yang selama ini menjadi satu-satunya tempat untuk mencari penghidupan juga berdampak pada pemiskinan masyarakat, perempuan dan masyarakat adat yang sistematis.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selama ini digadang untuk memuluskan masuknya industri pertambangan nyatanya tidak terlihat di wilayah-wilayah sekitar tambang, pada wilayah-wilayah yang berada di dalam zona lingkar tambang, seperti yang diungkapkan Khaeruddin dari WALHI Sulawesi Tengah, kesejahteraan pekerja tambang juga tidak terlihat karena dengan pendapatan yang cukup besar, kebutuhan hidup di wilayah ini juga sangat besar.