MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Ketua Forum Komunitas Hijau (FKH), Achmad Yusran, mendukung kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang mendorong pemilahan sampah dari rumah dan mengurangi sampah yang masuk ke TPA Tamangapa, Antang.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak akan mematikan mata pencaharian pemulung. Sebaliknya, pemilahan dari sumber justru dapat membuka peluang ekonomi baru karena material bernilai lebih mudah dikumpulkan dan dimanfaatkan.
“Pemilahan sampah dari rumah tidak berarti menghilangkan mata pencaharian pemulung. Justru sampah yang sudah dipilah memiliki nilai ekonomis dan lebih mudah dimanfaatkan,” ujar Achmad, Selasa (28/7/2026).
Ia menjelaskan, material seperti botol plastik, kardus, kertas, kaleng dan logam dapat dipisahkan sejak dari rumah, kemudian disalurkan melalui bank sampah atau Bank Sampah Unit (BSU).
Baca Juga : Wali Kota Makassar Wajibkan Pilah Sampah dari Rumah, Cukup Dua Ember
Dengan sistem tersebut, pemulung dapat lebih mudah mengumpulkan material yang memiliki nilai jual tanpa harus memilah sampah yang telah tercampur dengan sampah organik dan residu.
“Kalau sampah sudah dipilah dari sumber, pemulung justru lebih mudah mendapatkan material yang memiliki nilai ekonomi. Ini yang harus kita lihat sebagai peluang,” katanya.
Achmad menilai pemulung seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari rantai ekonomi sirkular, bersama bank sampah, BSU, TPS3R, pelaku usaha daur ulang dan komunitas lingkungan.
Ia juga mengingatkan persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan pola kumpul, angkut dan buang. Pengurangan sampah harus dimulai dari sumber agar beban TPA dapat ditekan.
“Jangan sampai keberhasilan persampahan hanya dilihat dari berapa banyak sampah yang diangkut. Yang lebih penting adalah berapa banyak sampah yang berhasil kita kurangi sejak dari sumber,” tegasnya.
FKH mendorong pemerintah memastikan pemulung dilibatkan dalam perubahan sistem tersebut, antara lain melalui pendataan, sosialisasi, penguatan kelompok pemulung, serta akses ke bank sampah dan BSU.
Menurut Achmad, kekhawatiran pemulung terhadap perubahan sistem persampahan perlu dijawab dengan dialog dan pelibatan, bukan dengan kembali pada pola lama.
“Pemulung jangan hanya dilihat sebagai orang yang mengais sampah, tetapi sebagai bagian dari rantai ekonomi sirkular yang mengumpulkan material bernilai,” ujarnya.
Ia berharap kebijakan persampahan juga diikuti dengan indikator yang terukur, seperti penurunan timbulan sampah, peningkatan pemilahan rumah tangga, perkembangan bank sampah, jumlah material yang didaur ulang, serta volume residu yang masuk ke TPA.
Achmad menegaskan keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, media dan pemulung.
“Persoalan sampah terlalu besar kalau hanya diselesaikan satu pihak. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, akademisi, media dan pemulung harus duduk bersama,” pungkasnya. (*)