JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM — Ikatan Media Online (IMO) Indonesia mendorong pemerintah pusat dan daerah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengelolaan Informasi dan Media Penanganan Bencana Sumatera.
Satgas ini dinilai penting untuk memastikan arus informasi yang cepat, akurat, dan terkoordinasi terkait penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Ketua Umum IMO Indonesia, Yakub F. Ismail, menilai belum adanya Satgas khusus informasi berpotensi menimbulkan simpang siur pemberitaan, keterlambatan update resmi, serta lemahnya koordinasi media di tengah tingginya perhatian publik terhadap perkembangan penanganan bencana.
“Situasi darurat membutuhkan manajemen informasi yang kuat dan terpusat. Tanpa itu, risiko informasi yang bias dan tidak akurat sangat besar,” ujar Yakub di Jakarta, Selasa (16/12).
Menurutnya, Satgas tersebut harus menjadi pusat koordinasi informasi dengan melibatkan seluruh media nasional, baik pusat maupun daerah, khususnya asosiasi badan usaha media, bukan semata-mata asosiasi wartawan.
“Pelibatan badan usaha media menjadi sangat penting karena media sebagai institusi memiliki sistem manajemen redaksi, jaringan distribusi, serta tanggung jawab korporasi yang menjamin keberlanjutan dan konsistensi arus informasi,” jelasnya.
Yakub menegaskan, keberadaan Satgas tidak hanya berfungsi sebagai ruang koordinasi pewarta, tetapi juga sebagai wadah sinergi antarkorporasi media dalam menyampaikan narasi kebencanaan yang utuh, berimbang, dan bertanggung jawab.
Selain aspek domestik, ia juga menyoroti peran strategis pers nasional dalam membangun diplomasi media di tingkat global, terutama dalam pemberitaan penanganan bencana di Sumatera.
“Di era konektivitas digital, informasi bencana di Indonesia dengan cepat menjadi konsumsi publik internasional. Tanpa pengelolaan yang baik, pemberitaan dapat membentuk persepsi negatif dan merugikan reputasi bangsa,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa diplomasi media bukanlah upaya menutup fakta, melainkan mengemas informasi secara akurat, kontekstual, dan sesuai prosedur penanggulangan bencana.
Baca Juga : IMO-Indonesia Apresiasi Terpilihnya Prof. Yanto sebagai Ketum IKAHI 2025–2028
“Media nasional berperan menjelaskan langkah pemerintah, kerja kemanusiaan lintas sektor, serta kepatuhan terhadap standar internasional penanganan bencana,” tambah Yakub.
Narasi yang terukur dan berbasis data, lanjutnya, akan membangun kepercayaan publik global bahwa Indonesia memiliki kapasitas, tata kelola, dan komitmen kuat dalam menghadapi krisis kebencanaan.
“Pembentukan Satgas informasi dan media menjadi kunci agar pers nasional dapat bekerja secara solid, profesional, dan bermartabat di mata dunia,” tandasnya. (*)