MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar mematangkan pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai salah satu daerah percontohan nasional.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah dan partisipasi aktif masyarakat.
Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantapan Piloting Digitalisasi Bansos di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (27/7/2026).
Munafri mengajak masyarakat menerima petugas atau agen pendata dan memberikan informasi secara benar dan jujur. Menurutnya, pendataan yang akurat menjadi dasar agar bantuan sosial ke depan semakin tepat sasaran.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Optimistis Kelurahan Gunung Sari Wakili Sulsel
“Mari mendukung program digitalisasi bansos dengan menerima petugas dan menjawab pertanyaan dengan benar dan jujur. Kerahasiaan data akan dijaga,” ujar Munafri.
Ia menegaskan, digitalisasi bansos bukan sekadar mengubah sistem pendataan dari konvensional menjadi digital, tetapi momentum untuk memperbaiki kualitas data masyarakat secara menyeluruh.
“Ini bukan hanya tugas Dinas Sosial. Ini tanggung jawab kita bersama. Semua perangkat daerah harus bergerak dan mengambil peran,” tegasnya.
Munafri meminta Dinas Sosial berkoordinasi dengan seluruh SKPD, camat, dan lurah untuk membagi tugas serta memastikan pendataan berjalan hingga tingkat kelurahan.
Sosialisasi kepada masyarakat juga diminta dilakukan secara edukatif agar warga memahami tujuan dan mekanisme program.
Makassar menjadi salah satu dari 43 kabupaten/kota yang ditunjuk sebagai lokasi piloting digitalisasi bansos nasional.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Minta ASN Peka, Persoalan Sosial Harus Cepat Ditangani
Program ini diharapkan menghasilkan basis data sosial yang lebih terintegrasi, aktual, dan dapat menjadi dasar pemberian bantuan maupun penyusunan program pemberdayaan masyarakat.
Sekretaris Dinas Sosial Makassar, Aria Purnabhawa, mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan ribuan agen pendamping untuk mempercepat proses pendataan.
“Seluruh warga, khususnya sekitar 436 ribu kartu keluarga, diharapkan dapat terdata mulai dari desil 1 sampai 10,” ujarnya.
Dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat, Pemkot Makassar menargetkan piloting digitalisasi bansos mampu memperkuat sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran. (*)