Raih WTP Lima Kali Beruntun, Wali Kota Makassar Tegaskan Komitmen Perbaikan Tata Kelola Keuangan

MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (25/5/2026).

Capaian ini sekaligus menandai keberhasilan Pemerintah Kota Makassar mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut, sejak 2021 hingga 2025.

Baca Juga : Appi–Aliyah Pimpin Salat Idul Adha di Karebosi, Kurban Presiden Disembelih di Makassar

Wali Kota Makassar yang akrab disapa Appi menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut yang dinilai sebagai hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah bersama DPRD dan pemangku kepentingan lainnya.

“Ini adalah hasil kerja bersama dan sinergi seluruh elemen dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang semakin baik,” ujar Munafri.

Ia menegaskan, raihan WTP bukanlah akhir dari proses perbaikan, melainkan bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar masih memiliki pekerjaan rumah untuk menindaklanjuti sejumlah rekomendasi BPK sebagai bagian dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Baca Juga ; Tutup TSN II SMADA di Benteng Rotterdam, Wali Kota Makassar Dorong Kolaborasi Alumni Lintas Angkatan

“WTP bukan berarti semua sudah selesai. Ini justru menjadi pengingat untuk terus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi yang ada,” tegasnya.

Appi juga menyampaikan optimisme bahwa sistem pengelolaan keuangan Pemkot Makassar terus menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun, termasuk berkurangnya temuan berulang.

Ia turut memberikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI atas proses pemeriksaan, pembinaan, dan komunikasi yang berjalan baik selama ini.

“BPK memiliki peran penting dalam membantu kami memperkuat sistem tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Komentar