ENREKANG, KORANMAKASSAR.COM — Pembagian sejumlah uang yang terjadi di Dusun Karunganga, desa Mundan, kecamatan Masalle Kab. Enrekang diduga dilakukan oleh Kepala Dusun
ENREKANG, KORANMAKASSAR.COM — Tim hukum paslon Mitra Fakhruddin MB – Mahmuddin (RAMAH) melaporkan secara resmi tindakan politik uang diduga dari tim salah
MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Ketua Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR-RI) Komisariat Sulawesi Selatan (Komwil Sulsel), Andi Idham J. Gaffar, SH., membuka sayembara
TAKALAR, KORANMAKASSAR.COM — Tim Advokasi DM-HHY Bajiki Takalar diwakili Syariyal Wahyu Maulana, S.H dan Ahmad Syahirul Alim, S.H kembali mendatangi kantor bawaslu
PINRANG, KORANMAKASSAR.COM — Oknum salah seorang Kepala Dinas di Kabupaten Pinrang diajuhkan ke meja hijau karena diduga melanggar netralitas ASN Humas Pengadilan
TAKALAR, KORANMAKASSAR.COM – Bawaslu Takalar mengadakan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan yang dilaksanakan di Media Center Bawaslu, Kamis (24/10/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk menilai
MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM – Calon Gubernur Sulsel nomor urut 1, Moh Ramadan ‘Danny’ Pomanto memberikan teladan sebagai sosok pemimpin yang diinginkan warga Sulawesi
ENREKANG, KORANMAKASSAR.COM — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Enrekang segera mengambil tindakan menyusul informasi awal terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara
TAKALAR, KORANMAKASSAR.COM — Ketua DPRD Takalar, Darwis Sijaya dikabarkan akan menjalani sidang perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Takalar (PN) atas kasus
TAKALAR, KORANMAKASSAR.COM — Mahasiswa yang menamakan diri Forum pejuang demokrasi (FPD) melakukan aksi demonstrasi di kantor Bawaslu dan Polres Takalar. Puluhan mahasiswa
TAKALAR, KORANMAKASSAR.COM — Progres penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan ketua DPRD Takalar telah menemui titik terang, selangkah lagi pemilik tagline Bijaya akan
ENREKANG, KORANMAKASSAR.COM — Bawaslu Kabupaten Enrekang dan Diskominfo Kabupaten Enrekang melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam rangka memperluas pengawasan partisifatif pada penyelenggaraan