MAROS, KORANMAKASSAR.COM — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Maros menyoroti sejumlah persoalan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari krisis air bersih, kelangkaan BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram hingga pemadaman listrik bergilir.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua PC PMII Maros, M. Alif Al Isra, saat menggelar aksi dan audiensi di Gedung DPRD Maros, Selasa (15/9/2026).
Alif menilai berbagai persoalan kebutuhan dasar tersebut perlu ditangani secara terintegrasi dan tidak sekadar mengandalkan langkah darurat ketika krisis terjadi.
“Pemerintah tidak hanya dituntut hadir saat krisis, tetapi juga harus membangun sistem agar persoalan yang sama tidak terus berulang,” tegasnya.
baca juga : GRH Desak Kapolda Sulsel Bongkar Dugaan Mafia Solar, Kelangkaan BBM Dinilai Ganggu Ekonomi
PMII secara khusus menyoroti persoalan air bersih yang pada Juli 2026 disebut berdampak terhadap sekitar 92 ribu jiwa di tujuh kecamatan. Bontoa, Lau dan Maros Baru disebut menjadi wilayah yang mengalami dampak paling berat.
Menurut Alif, distribusi air menggunakan mobil tangki dan rencana penyertaan modal Rp100 miliar untuk PDAM Tirta Bantimurung merupakan langkah penanganan, namun diperlukan solusi jangka panjang.
“Masyarakat membutuhkan kepastian sumber air, jaringan distribusi dan infrastruktur yang mampu menjawab persoalan kekeringan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Selain air bersih, PMII menyoroti antrean panjang BBM bersubsidi di sejumlah SPBU, persoalan ketersediaan dan harga LPG 3 kilogram, serta pemadaman listrik bergilir yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat.
PMII juga menyinggung pemadaman listrik yang terjadi saat rapat paripurna DPRD Maros pada 1 September 2026. Kondisi tersebut, menurut PMII, menjadi perhatian terkait koordinasi pemerintah daerah dengan instansi yang menangani sektor energi.
Dalam audiensi yang dihadiri perwakilan Pemkab Maros, A. Syam Sofyan, dan pimpinan DPRD Maros, PMII menyampaikan tujuh tuntutan.
Pertama, memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan adil dan tepat sasaran. Kedua, memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kilogram agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga.
Ketiga, menyusun solusi jangka panjang untuk krisis air bersih, khususnya wilayah yang rawan mengalami kekeringan. Keempat, memberikan informasi yang jelas terkait penyebab dan jadwal pemadaman listrik bergilir.
Selanjutnya, PMII meminta pemerataan pembangunan di wilayah yang masih minim pelayanan dasar, memastikan setiap kebijakan memiliki indikator dan target terukur, serta membuka ruang pengawasan publik dan mahasiswa terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
baca juga : Antrean BBM subsidi: Ketimpangan Harga, Keretakan Kontrak Sosial, dan Ujian Bagi Daerah
Alif menegaskan, capaian pembangunan tidak semata diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
“Ukuran sederhananya adalah apakah warga bisa mendapatkan air bersih, BBM dengan mudah, LPG dengan harga wajar dan pelayanan listrik yang layak,” katanya.
PMII berharap hasil audiensi tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi ditindaklanjuti melalui program yang jelas, dukungan anggaran, target penyelesaian dan jadwal pelaksanaan yang dapat dipantau masyarakat. (Aziz)
Komentar